KontekstualNews—KOLAKA | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Bombana, menggelar rapat bersama, berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Poleang Barat, Senin (15/9/25).
Pertemuan para unsur pimpinan dua kabupaten ini, dalam rangka rapat koordinasi membahas terkait kejadian penganiayaan antara individu masyarakat pada pekan lalu, yang terjadi di lahan eks PT. Sampewali di Desa Analere, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana.
Forkopimda dua Kabupaten yang hadir diantaranya Ialah:
1.Wakil Bupati Bombana (Ahmad Yani)
2.Sekda Kab.Kolaka (Akbar)
3.Kadis Perkebunan Kab. Kolaka (Hasbir Jaya Razak)
4.Kadis Kominfo Kab. Bombana (Abd Muslik)
5.Asisten III Kab. Bombana (Rusdiamin)
6.Dandim Bombana
7.Kapolres Bombana (Akbp Wisnu Hadi,S.I.K, M.I.k)
8.Kasdim Kodim 1412 Kolaka
9.Kapolres Kolaka di wakili oleh Kapolsek Watubangga Ipda Hendra, SH
10.Camat Poleng Barat Drs. Usman Baking.
11.Camat Watubangga Bpk Muhamad Ibnu Munsir Ahmad)
12.Camat Toari (Abdul Rahim)
13.Lurah Watubangga (Agus Hasan Asyari)
11.Kades Analere (Sudirman)
12. Anggota DPRD Bombana (Ambo Lolo)
Dalam rapat koordinasi tersebut, mengambil suatu kesimpulan Bahwa
WAKIL BUPATI BOMBANA mengatakan
Hasil kesepakatan rapat Pemda Kabupaten Bombana memutuskan tidak ada lagi aktivitas panen sawit di Lokasi Eks Kawasan PT. Sampe Wali baik dari pekerja maupun masyarakat dari Kecamatan Watubangga maupun warga Kecamatan Toari yang melakukan klaim di lokasi tersebut, serta seluruh masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bombana akan membuat posko keamanan bersama baik dari Tni / Polri dan keamanan lingkungan.
Untuk menjaga lalu lintas kendaraan besar yang melintas di lokasi eks PT. Sampe Wali, jalan tersebut akan di putus untuk antisipasi agar tidak ada lagi sipapun yang masuk memanen sawit di lokasi Eks PT. Sampe Wali.
SEKDA KABUPATEN KOLAKA mengatakan
Agar Camat Watubangga dan Toari menyampaikan informasi kepada warga, agar terkait hasil pertemuan tentang kebijakan pemerintah bombana paska kejadian penganiayaan tersebut.
Terkait paska kejadian di Desa Analere, Pemerintah Kabupaten Kolaka aktif melakukan upaya – upaya pencegahan dengan melakukan kordinasi kepada ormas – ormas Tamalaki untuk meredam dan memberikan pemahaman terkait masalah yang terjadi di Desa Analere untuk sepenuhnya di serahkan kepada APH.
KASDIM 1412 KOLAKA mengatakan
Kordinasi Dandim Kolaka dgn Alliansi ormas Tamalaki Kabupaten Kolaka bahwa untuk info pergeseran ormas tamalaki di Desa. Analere bombana tidak ada, dimana aliansi ormas tamalaki menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yg berwajib sebab masalah yg terjadi di Desa. Analere adalah murni permasalahan individu bukan kelompok. Dandim Kolaka telah memerintah kepada Koramil Watubagga tetap memantau dan membatu meredam isu agar terkait kejadian di Desa. Analere tetap kondusif serta membantu kebijakan pemerintah Kolaka.
KAPOLSEK WATUBANGGA mengatakan
Polsek Watubangga bersama Pemerintah Kecamatan Watubangga Pasca kejadian telah intens melakukan kordinasi dengan Aliansi ormas Tamalaki yang ada di Kabupaten Kolaka, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada ormas tersebut dalam rangka menjaga kemanan dan ketertiban di wilkum Polsek Watubangga.
KAPOLRES BOMBANA Mengatakan
Dari segi keamanan bahwa kejadian ini murni kejadian masalah per-orangan, agar kedua belah pihak menahan diri dan tidak ada tindakan – tindakan lain yang dapat memperkeruh masalah tersebut.
Untuk penegakan hukum, proses hukum terkait masalah tersebut telah di ambil alih oleh Dir krimum Polda Sultra dimana proses hukumnya akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Akar masalah kejadian di Desa Analere di lokasi Eks Pt. Sampe Wali, bahwa Lokasi tersebut sebelumnya telah di lakukan penyitaan oleh Satgas PKH ( Penertiban Kawasan Hutan), artinya lokasi tersebut adalah Eks Kawasan dan bukan milik PT. Sampewali.
Terpantau, dalam rapat lintas batas Kabupaten Kolaka dan Bombana, juga di hadiri para Kepala Desa, serta tokoh masyarakat.
(Red/Melky)
