KontekstualNews—Kolaka| Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Toari, di hadiri Sekretaris Daerah, Akbar, S.Sos., MM, Kepala Bappeda, Arifin Jamal Budi Darma, S.STP., Ketua DPRD Kolaka I Ketut Arjana, S.E., Para Kepala OPD dan Sekretaris beserta staf, Camat Toari, Abdul Rahim S.Pd.,MM, Kapolsek Watubangga dan Kapolsubskor Toari IPDA Agusudarmin, Mewakili Danramil Watubangga, Danpos Toari, SERKA La Darman, Jumat (13/02/26).
Hadir sebagai tamu undangan dalam Musrenbang ini, Ketua TP PKK Kecamatan Toari, Kepala Kantor Agama Toari, UPTD Puskesmas Toari, UPTD KB- Kes Toari, Para Kepala Desa beserta Perangkat, BPD, LPM, para Kepala Sekolah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Perempuan, Ketua Alumni SMAN 1 Toari, Samsu Alam, S.H., Ketua KNPI, Ketua Karang Taruna, mewakili Ormas LAKI Sultra serta Ketua LDPI Sultra.
Mengawali sambutan oleh Camat Toari, sekaligus membacakan rincian ringkas laporan bahwa di Kecamatan Toari sebelumnya telah terlaksana tuntas Musrenbang di Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Toari. Selain itu, Camat menginformasikan bahwa MBG Kecamatan Toari belum ada, ketahanan pangan telah berjalan melalui TP. PKK Kecamatan dan Desa.
“Untuk usulan yang menjadi prioritas di Kecamatan Toari, sesuai dengan usulan para tokoh pendidikan dan orang tua siswa, mengharapakan jalan SMA 1 Toari yang sudah diusulkan berulang kali agar di realisasikan, sekiranya akses jalan tersebut 500 meter. Kemudian akses jalan menuju Anauwa dan Ranosangia, Talud pemecah ombak Desa Toari serta jalan penghubung Toari- Watubangga,” Ungkap camat.
Selanjutnya, Camat Toari juga mengusulkan, atas nama seluruh masyarakat, dengan berpindahnya pasar kecamatan, maka masyarakat mengusulkan perbaikan jalan menuju pasar baru yang letaknya di Desa Wonuaraya.
Usai dari itu, Kepala Bappeda, Arifin Jamal BD, S.STP, dalam sambutanya sekaligus membacakan laporan Perencanaan Daerah Kabupaten Kolaka, bahwa penetapan RKPD akan di lanjutkan ke rapat forum SKPD hingga murenbang kabupaten dan Propinsi. Musrenbang ini untuk realisasi tahun 2027, mecakup Infrastruktur kewilayahan, ekonomi dan SDA dan Pemerintahan.
“Kondisi APBD kita menurun drastis adanya kebijakan pusat yaitu efisiensi hingga berkurangnya 500 miliar, tersisa 1, 2 triliun,”
Dikatakan, terkait usulan peningkatan jalan, kemarin sudah usulkan melalui APBN untuk jalan Anauwa-Ranosangia. Jadi nantinya akan di kawal melalui musrenbang Propinsi yang akan terlaksana di Kolaka pada Juni 2026 mendatang.
“Perlu di ketahui bahwa sinkronisasi pembangunan daerah dan desa harus melalui beberapa tahapan termasuk revisi RPJMDes selaras dengan RPJMD kabupaten dan nasional, tentunya yg menjadi rujukan adalah melalui 9 program visi dan 5 misi Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, dengan harapan akan tercapai selama 5 tahun kedepan,” Kata Arifin Jamal.
Sekda Kolaka dalam sambutanya mewakili Bupati Kolaka, mengatakan, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah forum dialog tahunan antar pemangku kepentingan untuk merumuskan prioritas pembangunan, menjembatani aspirasi masyarakat (pendekatan bottom-up) dengan program pemerintah. Dilaksanakan berjenjang dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional, tujuannya untuk menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang partisipatif.
“Musyawarah perencanaan pembangunan, mengacu pada undang-undang yang landasan sistem perencanaan pembangunan. Nasional dan daerah, yaitu Undang -undang nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014
Tentang pemerintahan Daerah yang mengatur penyusunan dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD,” Kata Sekda
Kesempatan itu, Sekda memohon maaf atas ketidakhadiran Bupati Kolaka, yang bertepatan adanya keluarga Bupati yang berduka.
Kegiatan Musrenbang di tutup dengan sambutan sekaligus membacakan pokok-pokok pikiran DPRD Kolaka, oleh Ketua DPRD, I Ketut Arjana, serta penyerahan bantuan Ternak Kambing secara simbolis
Diketahui, berlangsungnya Musrenbang Kecamatan Toari, di ikuti dengan adanya pelayanan kesehatan, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta pelayanan aktivasi penerima manfaat PKH, Lansia dan Aktovasi BPJS PBI masyarakat sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Publisher :Melky
